Etika Kehumasan di Era Digital: Membawa Reputasi Instansi ke Tingkat Lebih Tinggi

Jl.Soekarno Hatta (Kantor Balai Diklat Keagamaan) – HUMAS MAN 1 Kota Bandung

Di era digital yang serba cepat, kehumasan telah mengalami transformasi signifikan. Tidak lagi terbatas pada metode konvensional, humas kini dituntut untuk mampu beradaptasi dengan teknologi digital yang memungkinkan informasi tersebar dalam hitungan detik. Dalam seminar bertajuk “Etika Kehumasan di Era Digital”, Ibu Dyah Rahmi Astuti, M.Si., CPR., Certified Public Relation Assessor sekaligus Kaprodi Humas Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, menjelaskan pentingnya menjaga etika, kreativitas, dan inovasi dalam menghadapi tantangan digital pada Senin (30/12/2024) di Gedung Utama Balai Diklat Keagamaan Provinsi Jawa Barat.

Transformasi Kehumasan: Dari Konvensional ke Digital

Humas kini menjadi garda terdepan dalam membangun citra instansi di tengah derasnya arus informasi. Platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Twitter/X memberikan peluang besar untuk menjangkau masyarakat luas, namun juga menghadirkan tantangan berupa aturan ketat yang harus ditaati. Setiap konten, mulai dari caption, suara, hingga isi, harus sesuai dengan regulasi komunitas platform agar tidak terkena sanksi seperti, peringatan, penghapusan konten, atau bahkan hingga pemblokiran akun.

Tidak hanya media sosial, media online seperti portal berita, blog, webinar, dan podcast juga menjadi alat strategis untuk menyampaikan informasi. Dengan 49,9% populasi Indonesia aktif menggunakan media sosial selama rata-rata 7-8 jam sehari, peluang ini menjadi ruang besar untuk berinteraksi dengan publik. Maknanya saat ini tidak hanya remaja dan dewasa saja yang melek digital, dari anak kecil hingga orangtua saat ini sudah akrab dengan tranformasi digital.

Kreativitas dan Personal Branding di Dunia Digital

Humas di era digital tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai inovator. Kreativitas diperlukan untuk menghasilkan konten yang menarik perhatian, memberikan edukasi, dan tetap menjaga profesionalisme. Selain itu, personal branding di media sosial menjadi penting untuk mencerminkan citra diri dan institusi yang diwakili.

Sebagai wajah instansi, humas harus mampu menjaga integritas dan menunjukkan profesionalisme dalam setiap konten yang diunggah. Keberhasilan humas dalam membangun kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh konsistensi dalam menyampaikan pesan yang relevan, akurat, dan etis.

Prinsip Etika Kehumasan

Etika adalah fondasi dalam menjalankan kehumasan. Ibu Dyah menjabarkan prinsip-prinsip etika komunikasi yang harus dipegang teguh oleh humas, di antaranya harus jujur dan terbuka pada publik, menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan informasi akurat, tidak menyampaikan informasi hoaks, dan pentingnya menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan institusi.

Selain itu, dalam interaksi dengan media, humas harus menghormati kode etik jurnalistik dan tidak menggunakan cara paksaan atau manipulasi untuk memuat berita tertentu. Informasi yang disampaikan kepada media harus akurat, terkini, dan sesuai fakta di lapangan.

Sanksi dan Risiko Pelanggaran Etika

Ibu Dyah mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap etika kehumasan dapat berdampak serius, mulai dari pencabutan izin PR (Public Relation-Humas), pemberhentian jabatan, hingga gugatan hukum. Namun, dampak terbesar adalah kehilangan kepercayaan publik, yang merupakan aset utama sebuah instansi.

Fungsi dan Tujuan Kehumasan

Sebagai pilar penting dalam komunikasi publik, humas memiliki fungsi utama dalam menyampaikan informasi, melakukan koordinasi antar instansi, dan mempromosikan program atau kegiatan. Fungsi pendukung seperti manajemen krisis, analisis opini publik, dan pelayanan publik juga menjadi bagian tak terpisahkan dari peran humas.

Tujuan utama kehadiran humas adalah sebagai pusat informasi penjembatan antara pihak internal dan eksternal, meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun kepercayaan, mengurangi kesenjangan informasi, dan meningkatkan efisiensi penyampaian informasi. Dengan komunikasi yang efektif, humas dapat memperkuat hubungan antara instansi dan masyarakat.

Perubahan Perilaku Humas di Era Digital

Era digital telah mengubah cara humas berinteraksi dengan masyarakat. Komunikasi dua arah melalui gawai menjadi lebih dominan, memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, humas dituntut untuk kreatif dalam menciptakan strategi komunikasi yang efektif, sambil tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

Contoh Implementasi Kehumasan Pemerintah

Beberapa implementasi nyata dari peran humas pemerintah meliputi: Pengelolaan pusat layanan publik (PLP) instansi. Optimalisasi media sosial untuk komunikasi dan promosi. Program kampanye kesadaran masyarakat. Pertemuan dengan komunitas dan organisasi masyarakat.

Kesimpulan: Humas sebagai Garda Depan Reputasi Instansi

Dalam dunia yang serba digital, humas tidak hanya berperan sebagai pengelola informasi, tetapi juga sebagai pembangun reputasi dan kepercayaan publik. Dengan memegang teguh prinsip etika, mengembangkan kreativitas, dan memanfaatkan teknologi, humas dapat menjadi jembatan yang kuat antara instansi dan masyarakat.

“Humas bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga penggerak kepercayaan publik. Reputasi instansi di tangan kita,” pungkas Ibu Dyah.

Kontributor: Febrina Puspa Dwi Ainurrahmi, S.Pd.